Sumbawa Barat, NTB – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Diskusi Publik Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2027–2031, bertempat di Aula Hotel Kila Balat, Kecamatan Taliwang, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 WITA tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., dan dihadiri sekitar 75 peserta dari berbagai unsur perangkat daerah, TNI-Polri, instansi vertikal, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait. Dalam kegiatan tersebut, Kodim 1628/Sumbawa Barat diwakili oleh Kasdim Mayor Cpl Rusdi.
Diskusi publik ini merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2027–2031. Forum tersebut bertujuan menyempurnakan hasil kajian melalui penyampaian tanggapan, saran, koreksi, dan masukan dari berbagai pihak agar dokumen yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi serta potensi kerawanan bencana di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
Dalam sambutannya, Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB Provinsi NTB, Edy Suryawan Burhan, S.K.M., M.K.M., menjelaskan bahwa penyusunan dokumen KRB telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari asistensi pertama, workshop, hingga asistensi kedua. Diskusi publik menjadi tahapan lanjutan untuk memperoleh masukan dari seluruh pemangku kepentingan sebelum memasuki asistensi ketiga.
Ia berharap seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan konstruktif sehingga dokumen KRB memiliki kualitas yang komprehensif dan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan daerah, khususnya dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Lebih lanjut, dokumen tersebut nantinya diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan penanggulangan bencana, seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), rencana kontingensi, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah.
Sementara itu, Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah dalam sambutannya menegaskan bahwa forum diskusi publik harus benar-benar menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Seluruh peserta diharapkan tidak hanya membawa kepentingan institusi masing-masing, tetapi juga menyampaikan pengalaman dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.
Bupati juga menekankan pentingnya kesamaan pemahaman dan koordinasi dalam penanganan bencana, terutama ketika menghadapi kondisi darurat. Menurutnya, seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia harus bergerak dalam satu komando sesuai mekanisme dan prosedur penanganan darurat bencana agar pelaksanaan penanggulangan berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Selain itu, Bupati mengingatkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat memiliki pengalaman menghadapi bencana banjir. Keberadaan bendungan tidak serta-merta menghilangkan seluruh potensi banjir sehingga masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan harus tetap meningkatkan kewaspadaan, memahami mekanisme pengelolaan air, serta mengetahui langkah-langkah antisipasi ketika terjadi cuaca ekstrem.
Ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi petunjuk teknis penanggulangan bencana kepada masyarakat, mulai dari prosedur evakuasi, penentuan lokasi aman, penanganan korban, hingga koordinasi antarlembaga. Dengan demikian, perencanaan yang disusun tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dapat diterapkan hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi utama oleh moderator sekaligus Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sumbawa Barat, Hendri Kurniawan, S.K.M., M.K.M., bersama perwakilan BNPB, Kurnia Hakim. Dalam sesi tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai substansi kajian risiko bencana serta ruang untuk menyampaikan berbagai masukan dalam penyempurnaan dokumen.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa Barat Abdullah, S.Pd., perwakilan BNPB Provinsi NTB, para kepala perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Sumbawa Barat, unsur Polres Sumbawa Barat, perwakilan UPT Tambora, PLN Taliwang, Universitas Cordova (UNDOVA), BPS, Dinas PUPR, serta sejumlah undangan lainnya.
Kehadiran Kasdim 1628/Sumbawa Barat dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam membangun kesiapsiagaan dan meningkatkan kemampuan daerah menghadapi potensi bencana.
Melalui diskusi publik ini, diharapkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2027–2031 dapat tersusun secara komprehensif, terukur, dan sesuai dengan karakteristik wilayah sehingga menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan mitigasi, meningkatkan kesiapsiagaan, serta melindungi masyarakat dari ancaman bencana.
Kegiatan berakhir pada pukul 12.21 WITA dan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, serta lancar.
(Pendim 1628/KSB)
