Beranda / Uncategorized / Satgaster Kodim Kupang Koordinasi dengan Tokoh Adat Amfoang

Satgaster Kodim Kupang Koordinasi dengan Tokoh Adat Amfoang

NTT-KUPANG, – Menindaklanjuti perintah pimpinan terkait pencarian lahan untuk pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP), anggota Satgaster Kodim 1604/Kupang, Serka Dematris Jellabing, melaksanakan komunikasi sosial (Komsos) bersama tokoh adat Amfoang, Bapak Tom Kameo. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menggali informasi mengenai potensi lahan yang dapat dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan Yonif TP di wilayah Kabupaten Kupang. Jumat (23/10/2026).

Dari hasil komunikasi tersebut, diperoleh informasi awal mengenai lahan tanah adat seluas kurang lebih 60 hektare yang terletak di Desa Netemnanu Selatan, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang. Lahan tersebut sebelumnya telah dihibahkan kepada pemerintah daerah untuk rencana pembangunan bandara, namun berdasarkan hasil survei dinilai tidak layak untuk pembangunan bandara. Oleh karena itu, status kepemilikan, peruntukan, serta kemungkinan pemanfaatan lahan untuk rencana pembangunan Yonif TP perlu dikaji lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data awal yang dihimpun, lokasi lahan tersebut memiliki jarak sekitar satu kilometer dari Kantor Camat Amfoang Timur, jalan raya, Polsek Amfoang Timur, dan Puskesmas. Sementara itu, jarak menuju Pos Pamtas RI–RDTL sekitar lima kilometer, pasar sekitar empat kilometer, serta pantai sekitar 1,5 kilometer. Informasi mengenai luas, letak, aksesibilitas, dan fasilitas di sekitar lokasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan evaluasi lebih lanjut oleh pihak terkait.

Dandim 1604/Kupang, Kolonel Arm Didit Prasetyo Purwanto, S.E., menegaskan bahwa pencarian lahan untuk pembangunan Yonif TP perlu dilaksanakan secara terencana melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, dan seluruh unsur masyarakat. “Kami mengedepankan komunikasi dan koordinasi yang baik agar setiap informasi mengenai potensi lahan dapat ditindaklanjuti secara cermat, dengan memperhatikan aspek legalitas, status kepemilikan, kelayakan teknis, serta ketentuan yang berlaku. Harapannya, proses ini dapat berjalan tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun kepentingan pertahanan wilayah,” tegas Dandim.*(Pendim1604)*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *