Denpasar – Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi serta meningkatkan akurasi dan validitas data Veteran, Irdam IX/Udayana Brigjen TNI Muhamad Daryanto menghadiri Workshop Administrasi Veteran RI dan Verifikasi Data Veteran TA 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan RI melalui Badan Cadangan Nasional (Bacadnas), bertempat di Hotel Harris, Jalan Sunset Road, Pemogan, Denpasar, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan yang dipimpin Kapusvet Bacadnas Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi, S.H., M.H., tersebut menjadi forum koordinasi bagi berbagai unsur yang terlibat dalam pembinaan administrasi keveteraan. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pendataan, verifikasi, serta penyelesaian administrasi Calon Veteran dan Veteran sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam sambutan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto yang dibacakan Irdam IX/Udayana Brigjen TNI Muhamad Daryanto, disampaikan bahwa workshop tersebut hendaknya tidak dipandang semata-mata sebagai kegiatan administratif. Lebih dari itu, forum ini merupakan wadah koordinasi strategis lintas sektor untuk menyatukan persepsi serta menyelaraskan tugas, peran, porsi, dan kewenangan masing-masing instansi dan lembaga.
Pangdam menegaskan bahwa koordinasi yang terarah diperlukan untuk mewujudkan pelayanan keveteraan yang harmonis, efektif, terintegrasi, dan bertanggung jawab. Karena itu, komunikasi serta kerja sama antarlembaga di daerah perlu terus diperkuat agar setiap tahapan administrasi dapat berjalan secara tertib dan memberikan kepastian pelayanan bagi para Veteran.
Pengelolaan data Veteran, lanjut Pangdam, juga harus terus dioptimalkan dengan mengedepankan ketelitian dan akuntabilitas. Data yang akurat, valid, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar penting dalam memberikan pelayanan serta memastikan berbagai hak Veteran dapat diproses secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui workshop tersebut, Pangdam berharap dapat dirumuskan langkah-langkah konkret dalam mengidentifikasi, memitigasi, dan menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pengajuan Calon Veteran menjadi Veteran. Dengan demikian, setiap proses dapat berlangsung secara efektif tanpa menghambat pelayanan kepada para penerima hak.
Sementara itu, sambutan Kepala Badan Cadangan Nasional Kemhan Letjen TNI Gabriel Lema, S.Sos., yang dibacakan Kapusvet Bacadnas Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi, menegaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi sarana untuk memperkuat sinergi dalam memastikan hak-hak Veteran, mulai dari Tanda Kehormatan hingga aspek kesejahteraan, tetap menjadi perhatian dan prioritas.
Dalam sambutan tersebut disampaikan pula bahwa negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mendukung Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) sebagai wadah resmi para pejuang. Oleh karena itu, keberlangsungan organisasi serta pelayanan kepada Veteran perlu tetap terjamin, termasuk di tengah adanya penataan dan perubahan struktur organisasi.
Penataan organisasi melalui likuidasi Babinminvetcaddam merupakan langkah strategis untuk memperkuat pembinaan Veteran di tingkat kewilayahan. Fungsi administrasi Veteran selanjutnya dilaksanakan oleh satuan kewilayahan, dengan Spersdam melalui Pabandya Sahlurvetcad di tingkat Kodam dan Pasipers Kodim di tingkat kabupaten/kota. Workshop ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman teknis kepada personel agar proses pendataan dan pengurusan Calon Veteran tetap berjalan tepat, akurat, dan tidak menghambat pelayanan.
Administrasi keveteraan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tim Penyaringan Tingkat II (TP II) di Kodim, Tim Penyaringan Tingkat I (TP I) di Kodam, hingga Tim Penyaringan Pusat (TPP). Proses tersebut mencakup verifikasi hak dan kesejahteraan Veteran, antara lain Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan, jaminan kesehatan, serta bantuan lainnya. Ketelitian dalam proses verifikasi menjadi hal penting untuk memastikan seluruh hak diberikan kepada pihak yang berhak serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi dan tanya jawab bersama para narasumber dari berbagai pemangku kepentingan, di antaranya PT Taspen (Persero), BPJS, Kesbangpol, dan Dinas Sosial. Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring tersebut dihadiri perwakilan Forkopimda Provinsi Bali, Ketua DPD LVRI Bali, PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar, BPJS Provinsi Bali, Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Bali, serta undangan lainnya.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan sinergi yang semakin kuat dalam mewujudkan administrasi keveteraan yang tertib, akurat, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada para Veteran. (Pendam IX/Udy)
