Musyawarah RKPDes Desa Toe 2026 Berjalan Lancar, Babinsa Turut Beri Dukungan
- account_circle Rossa Rossa
- calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Manggarai, 16 September 2025 – Pemerintah Desa Toe, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, menggelar Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026 pada Selasa (16/09/2025) bertempat di Kantor Desa Toe. Kegiatan ini dihadiri berbagai elemen penting masyarakat, termasuk Camat Reok Barat, Kepala Desa Toe, Babinsa, BPD, tokoh masyarakat, dan unsur pemuda.
Turut hadir dalam musyawarah tersebut Babinsa Desa Toe dari Koramil 1612-02/Reok, Serda Syafruddin, yang mewakili TNI dalam mendukung sinergitas pembangunan wilayah melalui peran aktif dalam musyawarah desa.
Dalam keterangannya, Serda Syafruddin menegaskan komitmen TNI untuk terus bersinergi dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
“Kehadiran kami di sini adalah bentuk dukungan nyata TNI terhadap proses pembangunan desa. Kami berharap hasil musyawarah ini bisa mencerminkan aspirasi warga dan menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujarnya kepada media usai kegiatan berlangsung.
Musyawarah RKPDes merupakan tahapan penting dalam sistem perencanaan pembangunan desa yang partisipatif. Dalam forum ini, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan usulan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2026.
Salah satu tokoh masyarakat Desa Toe, Bapak Ignasius Doro, menyambut baik keterlibatan seluruh unsur dalam musyawarah tersebut, termasuk kehadiran aparat TNI.
“Kami merasa didengar dan dilibatkan secara langsung. Kehadiran Babinsa juga memberi rasa aman sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah desa,” ungkapnya.
Kegiatan berlangsung dengan lancar dan kondusif. Seluruh masukan dan usulan masyarakat dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan dokumen RKPDes Tahun Anggaran 2026.
Musyawarah ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
- Penulis: Rossa Rossa
Saat ini belum ada komentar