Sumbawa Barat, NTB – Kodim 1628/Sumbawa Barat menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana. Hal tersebut terlihat melalui kehadiran Pjs Pasi Intel Kodim 1628/Sumbawa Barat Letda Inf Dompu Wijaya dalam kegiatan Sosialisasi Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan berlangsung pada Kamis (17/9/2026) pukul 08.30 WITA, bertempat di Aula Gili Kenawa Lantai I Graha Praja Setda Kabupaten Sumbawa Barat, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, dan dihadiri sekitar 25 peserta dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi vertikal, lembaga, dunia usaha, serta pemangku kepentingan terkait.
Kehadiran jajaran Kodim 1628/Sumbawa Barat dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan TNI terhadap upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berbasis data.
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumbawa Barat Henry Fitriawan mengatakan, penyusunan KRB merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Menurutnya, Kabupaten Sumbawa Barat memiliki sejumlah ancaman bencana yang perlu mendapat perhatian bersama, sehingga penyusunan kajian membutuhkan kontribusi data dan informasi dari berbagai instansi.
“Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.
Dalam sosialisasi tersebut, konsultan Kurnia Hakim memaparkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat memiliki potensi ancaman multi-bencana, antara lain banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, likuefaksi, tanah longsor, serta tsunami.
Kajian risiko tersebut diarahkan untuk mengetahui tingkat dan sebaran potensi bahaya, kerentanan sosial, ekonomi dan lingkungan, potensi dampak terhadap masyarakat maupun aset, serta kapasitas pemerintah dalam mengelola risiko bencana.
Bagi Kodim 1628/Sumbawa Barat, keterlibatan dalam proses tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Polri, instansi terkait, hingga masyarakat diperlukan untuk mendukung kesiapsiagaan dan respons yang efektif ketika terjadi bencana.
Dalam pemaparan juga dijelaskan bahwa hasil KRB nantinya menjadi salah satu landasan dalam penyusunan berbagai dokumen dan kebijakan penanggulangan bencana, termasuk Rencana Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan kedaruratan, rencana kontinjensi, serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.
Penyusunan KRB turut membutuhkan data kejadian bencana historis, data kerentanan, kapasitas daerah, kondisi masyarakat, hingga informasi wilayah terdampak. Salah satu aspek yang dikaji adalah indeks kesiapsiagaan masyarakat melalui survei di tingkat desa dan kelurahan dengan memanfaatkan aplikasi INARISK PERSONAL dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan seluruh peserta untuk menyamakan pemahaman sekaligus menghimpun masukan dan data yang dibutuhkan dalam proses penyusunan dokumen.
Keterlibatan Kodim 1628/Sumbawa Barat dalam forum tersebut mencerminkan dukungan TNI terhadap pembangunan daerah yang memperhatikan aspek mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Melalui koordinasi dan pertukaran informasi lintas sektor, diharapkan penyusunan KRB dapat menghasilkan gambaran risiko yang lebih komprehensif dan sesuai kondisi di lapangan.
Kegiatan berakhir pada pukul 11.00 WITA dalam keadaan aman dan lancar. Selanjutnya, koordinasi dan validasi data lintas sektor diharapkan terus dilakukan sebagai bagian dari proses penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2026.
(Pendim 1628/KSB)
